MEDAN | Tabloid Besty - Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Medan dalam dialog hangat bersama komunitas ojek online yang tergabung dalam Komando Ojol Indonesia Raya. Kegiatan berlangsung di Aula DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Medan, Sabtu (18/04/2026).
Dialog berlangsung interaktif dan penuh keakraban, dengan fokus utama pada perlindungan sosial, jaminan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online (ojol).
Dalam kesempatan tersebut, Zakiyuddin menegaskan pentingnya keberadaan Kojira sebagai wadah strategis untuk menampung aspirasi para driver ojol sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah.
dengan adanya organisasi ini, kami lebih mudah menerima masukan dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
PKH Daerah Jadi Solusi bagi Warga yang Belum Terjangkau
Salah satu program yang disoroti adalah skema bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) daerah. Program ini ditujukan bagi warga lanjut usia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam bantuan pemerintah pusat.
Zakiyuddin menjelaskan, penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp2,4 juta per tahun. Proses pendaftaran pun dibuat sederhana, cukup melalui kepala lingkungan atau kelurahan dengan menyerahkan Kartu Keluarga.
kalau belum tercover PKH pusat, Pemko Medan hadir untuk membantu. Tapi masyarakat juga harus aktif mendaftar,” tegasnya.
UHC Medan Permudah Akses Layanan Kesehatan
Selain bantuan sosial, Pemko Medan juga terus memperkuat layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC). Dengan program ini, warga ber-KTP Medan dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Zakiyuddin menyebut, Medan menjadi salah satu daerah pelopor UHC di Sumatera Utara. Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, terutama terkait keterbatasan kapasitas rumah sakit.
Memang sering penuh karena bukan hanya warga Medan, tapi juga dari daerah lain. Namun prinsipnya, UHC tetap berjalan dan bisa diakses cukup dengan KTP,” jelasnya.
Dorong Ojol Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan
dalam aspek perlindungan kerja, Pemko Medan mendorong para ojol untuk terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Pendaftaran dapat difasilitasi melalui kepala lingkungan setempat.
Menurut Zakiyuddin, program ini sangat penting untuk memberikan jaminan terhadap risiko kerja, termasuk kecelakaan.
Sudah ada yang ditanggung hingga ratusan juta rupiah. Ini bentuk kehadiran pemerintah agar pekerja informal juga mendapatkan perlindungan,” katanya.
Solusi untuk Kasus Non-BPJS, Pemko Siapkan Dana Khusus
Menjawab keresahan ojol terkait kasus kecelakaan dan tindak kriminal seperti begal yang tidak ditanggung BPJS, Pemko Medan telah menyiapkan solusi melalui anggaran khusus di RSUD Dr Pirngadi Medan.
Zakiyuddin mengungkapkan, sekitar Rp3 miliar telah dialokasikan untuk membantu pembiayaan pengobatan korban kecelakaan maupun insiden lain di luar skema BPJS.
Kalau tidak ditanggung BPJS, bisa ditangani di Pirngadi. Ini khusus untuk warga ber-KTP Medan sebagai bentuk perlindungan dari pemerintah,” ungkapnya.
Pelatihan Kerja Masih Minim Diminati
Tak hanya perlindungan sosial, Pemko Medan juga menyediakan program pelatihan kerja bekerja sama dengan balai pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan. Namun, Zakiyuddin mengakui masih minimnya partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
Ia pun mendorong anggota Kojira untuk memanfaatkan peluang pelatihan, baik untuk meningkatkan keterampilan pribadi maupun membuka peluang usaha baru.
Perkuat Sinergi Pemerintah dan Komunitas Ojol
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan komunitas ojek online di Kota Medan. Zakiyuddin juga mengingatkan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencari informasi terkait program pemerintah.
Dengan berbagai program yang dipaparkan, Pemko Medan menegaskan komitmennya untuk menghadirkan perlindungan sosial yang inklusif, khususnya bagi pekerja informal yang menjadi tulang punggung perekonomian kota.
(IHM)
