Aksi gelombang massa tersebut terbagi dalam dua fokus gerakan utama. Pertama, aksi dari Presidium Gerakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) KBB yang membawa sekitar 40 ormas gabungan (Gool dan Boms) dengan estimasi massa 800–1.000 orang menuju Gedung Pemda/Gedung DPRD KBB. Aksi ini menyoroti keprihatinan atas carut-marutnya roda pemerintahan Pemkab KBB, lemahnya kepemimpinan Bupati Jeje Asep Ismail, hingga kegagalan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyusun anggaran yang pro-rakyat.
Sementara itu, gelombang aksi lainnya digalang oleh Pimpinan Cabang PC FSP RTMM-SPSI KBB dengan melibatkan sekitar 500 massa buruh yang mendatangi DPRD dan Pemda KBB untuk menagih janji Ketua DPRD serta meminta dukungan nyata Pemkab KBB terkait RUU Ketenagakerjaan.
"Kami mengapresiasi tinggi keberanian rekan-rekan gabungan 40 ormas serta elemen buruh RTMM-SPSI yang hari ini turun ke jalan secara tertib. Aksi ini adalah bentuk pengawasan publik yang sah dan sangat penting untuk membongkar tatanan pemerintahan KBB yang dinilai carut-marut serta tidak pro-rakyat."
Eddy Hunter, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional
Poin Tanggapan dan Sorotan Aliansi:
1. Soroti Kinerja Kepemimpinan KBB: Eddy Hunter sepakat dengan tuntutan massa aksi terkait perlunya evaluasi total terhadap jajaran birokrasi KBB, khususnya fungsi Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua TAPD agar penyusunan anggaran benar-benar transparan, pro-rakyat, dan terbebas dari praktik penyalahgunaan wewenang.
1. Dukungan Penuh bagi Hak Ketenagakerjaan: Tuntutan 500 buruh RTMM-SPSI dalam mengawal isu ketenagakerjaan dan menagih komitmen DPRD KBB dinilai sebagai langkah krusial untuk menjamin kesejahteraan pekerja tanpa adanya potensi pungli di sektor ketenagakerjaan.
1. Desakan Transparansi Eksekutif dan Legislatif: Aliansi mendesak Bupati dan Pimpinan DPRD KBB untuk hadir secara langsung menemui massa aksi, membuka ruang dialog terbuka, serta memberikan solusi nyata atas tuntutan aspirasi masyarakat KBB.
Eddy Hunter menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal setiap poin tuntutan yang disampaikan oleh gabungan ormas dan buruh agar tidak sekadar berakhir menjadi seremoni politik belaka.
Tags
Bandung barat