Program Makan Bergizi Gratis (MBG) awalnya digaungkan sebagai upaya menghidupkan kembali ekonomi kerakyatan. Pemerintah menyebut para pedagang kecil, UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal akan menjadi tulang punggung penyedia bahan pangan untuk anak sekolah. Janji manis itu membuat banyak pelaku usaha kecil berharap hidup mereka ikut terangkat.
Namun belakangan muncul produk baru bertuliskan "Susu Sekolah – Susu Gratis Program MBG" dengan kemasan pabrik lengkap: logo halal, BPOM, dan produksi oleh perusahaan besar. Di sisi lain, pedagang lokal justru bertanya-tanya ke mana peran mereka yang dulu dijanjikan?
Kemasan susu itu jelas tertulis “Tidak Untuk Diperjualbelikan”, menandakan produk ini diproduksi secara sentralisasi. Padahal, sebelum program berjalan, banyak pedagang kecil sudah bersiap memasok susu segar, makanan ringan bergizi, hingga produk olahan lokal.
Sejumlah pedagang UKM daerah mengaku merasa dikesampingkan.
“Katanya kami dilibatkan. Tapi begitu program jalan, kok semua serba pabrikan? Kami cuma bisa lihat saja,” keluh salah satu pedagang susu segar di Jawa Barat.
Isu yang berkembang kini mengarah pada kekhawatiran: apakah program bergizi yang seharusnya untuk rakyat justru membuka peluang bagi perusahaan besar untuk mengambil porsi terbesar?
Para pengamat kebijakan publik menilai pemerintah perlu lebih transparan. Bila memang ada perubahan mekanisme pengadaan, alasan dan prosesnya harus dibuka agar tidak terjadi kekecewaan di tingkat akar rumput.
Sebab jika tujuan awalnya adalah menggairahkan ekonomi lokal, maka langkah memusatkan produksi kepada satu-dua perusahaan besar bisa dianggap bertolak belakang.
0 Comments