Larangan tersebut mencakup penanaman baru kelapa sawit, sekaligus mendorong alih fungsi lahan sawit yang sudah ada secara bertahap. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai, tanaman sawit tidak sesuai dengan karakter geografis dan ekologis Jabar yang didominasi kawasan pegunungan dan daerah tangkapan air.
“Jawa Barat bukan wilayah yang cocok untuk kelapa sawit. Kita harus menjaga sumber air dan keseimbangan lingkungan. Jabar lebih tepat untuk tanaman seperti kopi, teh, atau komoditas perkebunan ramah lingkungan lainnya,” tegas Dedi Mulyadi dalam pernyataannya.
Menurut Pemprov Jabar, ekspansi sawit berpotensi memicu krisis air, kerusakan lingkungan, serta meningkatnya risiko bencana alam. Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam perizinan dan fokus pada pembangunan pertanian berkelanjutan.
Kebijakan ini menuai beragam respons. Sejumlah pihak mendukung langkah tersebut demi menjaga kelestarian lingkungan, namun sebagian pelaku usaha dan petani sawit berharap pemerintah membuka ruang dialog agar proses transisi tidak merugikan masyarakat.
Pemprov Jawa Barat menegaskan, larangan ini bukan untuk mematikan ekonomi rakyat, melainkan mengalihkan potensi pertanian ke sektor yang lebih sesuai dengan kondisi alam Jabar, sekaligus menjaga warisan lingkungan bagi generasi mendatang.
0 Comments